Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Jakarta, Selular. ID – Regulator telekomunikasi Malaysia kembali menghukum operator selular karena tidak memverifikasi identitas pelanggan prabayar dengan benar. Kali ini dam yang harus dibayarkan oleh lima perusahaan senilai total MYR750. 000 ($ 184. 539).

Secara terperinci, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) memberlakukan denda sebesar MYR250. 000 untuk Digi, MYR200. 000 buat Maxis, MYR150. 000 U Mobile, MYR100. 000 Tune Talk, serta MRY50. 000 untuk YTL Communications.

Kesibukan tegas tersebut didasarkan pada kreasi selama audit yang dilakukan pada tiga negara bagian antara Agustus dan Oktober 2019. Sebelumnya dalam awal Oktober lalu, MCMC sudah mendenda enam operator selular secara total MYR700. 000 untuk kecacatan yang serupa.

Sejauh ini regulator telekomunikasi pada negeri Jiran itu, telah memajukan tindakannya terhadap operator pada 2020, mengeluarkan denda sebesar MYR3, 5 juta (termasuk denda prabayar), yang dinyatakan 19 persen lebih mulia daripada yang diberlakukan terhadap industri telekomunikasi pada 2019.

Keputusan tegas MCMC terhadap operator terkait registrasi konsumen pra bayar, sesungguhnya bukan kali ini terjadi. Tengok saja dalam 2014, MCMC sudah mengeluarkan perut sanksi dalam kurun waktu kurang dari satu minggu. Denda dijatuhkan pada penyedia layanan telekomunikasi dengan dinilai tidak melakukan pendaftaran kartu SIM pengguna dengan benar.

Saat itu MCMC mengeluarkan total denda sebesar RM920, 000 (sekitar Rp2, 9 miliar) kepada lima operator lokal. Mereka adalah Celcom, Merchantrade, U Mobile, Tune Talk, dan Maxis. Denda itu dijatuhkan karena itu telah melanggar persyaratan lisensi. Khususnya akibat kegagalan dalam memastikan pendaftaran informasi pengguna yang akurat untuk akun prabayar.

Celcom Axiata menerima dam paling banyak, dengan delapan denda sebesar RM400, 000. Merchantrade mendapat tujuh denda sebesar RM240, 000, sementara U Mobile menerima empat denda sebesar RM100, 000.

Penyedia servis telekomunikasi di atas diharuskan membenarkan informasi yang diberikan oleh konsumen potensial terhadap informasi yang ada dalam MyKad (KTP ala Malaysia) atau dokumen identitas resmi yang lain seperti paspor.

“Kami melihat kegagalan di memastikan pendaftaran informasi pengguna yang akurat sebagai pelanggaran serius. Awak telah menerima banyak keluhan dan info tentang kasus di mana nomor dan nama individu MyKad telah digunakan, padahal sebenarnya itu tidak pernah mengajukan permohonan servis dari operator bersangkutan, ” kata Dato’ Mohamed Sharil Tarmizi, Ketua MCMC.

Sejatinya Malaysia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang “galak” kepada operator. Dalam kasus yang sama, pemerintah Vietnam juga bersuara tegas kepada operator yang dinilai membandel.

Pada Juni lalu, Kementerian Informasi dan Komunikasi (MIC) Vietnam menghukum empat operator selular terbesar di negara itu karena mendaftarkan pelanggan prabayar secara ilegal, mengeluarkan kompensasi sebesar VND777 juta ($ 33. 377).

Laporan surat kabar setempat Tuoi Tre News, menyebutkan bahwa audit oleh kementerian yang dilakukan di dalam Oktober 2019 dan November 2019 menemukan Viettel, Vinaphone, Mobifone, serta Vietnamobile menggunakan informasi palsu buat mendaftarkan pelanggan baru.

Surat kabar terkemuka Vietnam itu, menjelaskan bahwa registrasi kartu SIM memerlukan nama penuh pengguna, tanggal lahir dan nomor ID nasional. Kementerian menyita enam. 900 kartu SIM selama inspeksi. Setiap operator didenda VND90 juta, dengan pengecer juga dihukum.

Operator boleh menggunakan informasi dari pemegang kartu SIM yang ada untuk mencatat pelanggan baru, yang sering dijual kepada wisatawan yang tidak mendapati persyaratan pendaftaran, tambah Tuoi Tre News. Sebanyak lima MNO & dua MVNO beroperasi di Vietnam.