Jakarta, Selular. ID — Ovo kini membuka akses permodalan kepada UMKM di Indonesia sebagai upaya mendukung UMKM di tengah pandemi Covid-19 agar tetap bertahan dan bahkan maju. Saat ini jumlah pelaku UMKM ada sebanyak 64, 2 juta dengan daya pokok mencapai 97% tenaga kerja dunia usaha di Indonesia.

Sayangnya lebih dari 70% pelaku UMKM tidak dapat mengakses pinjaman modal yang penting untuk mengelola kelangsungan usaha dan selanjutnya mengembangkan.

Fenomena tersebut adalah cerminan dari penetrasi layanan keuangan yang memang belum merata dalam Indonesia. Sebanyak 77% orang Nusantara masih ‘tidak memiliki rekening bank (unbanked)’ atau ‘belum secara tertinggi melakukan transaksi keuangan (underbanked)’, menunjukkan besarnya kesenjangan inklusi keuangan dengan dikarenakan keterbatasan akses terhadap layanan dan produk keuangan dengan ongkos yang terjangkau.

Satu diantara cara yang dilakukan oleh Ovo untuk meningkatkan inklusi keuangan digital adalah dengan menyediakan layanan pinjaman yang ditujukan bagi UMKM.

Sebagai orang yang bertanggung jawab pada bisnis lending, Natasha Ardiani, VP Lending Ovo, mengungkapkan bahwa di Indonesia masih beberapa orang yang belum percaya untuk meminjam uang dari layanan keuangan digital, tidak terkecuali para pelaku UMKM.

Mereka lebih rajin untuk meminjam uang ke belahan, tetangga, bank, bahkan rentenir.

Tidak sedikit juga daripada mereka yang lebih memilih untuk menggadaikan barang ke industri jaminan. Padahal, layanan keuangan digital menyampaikan banyak kemudahan saat peminjaman, bertambah transparan, lebih mudah diakses & lebih terjangkau.

“Sebetulnya misi kami adalah membuat sepadan layanan keuangan pinjam-meminjam yang transparan, mudah diakses, dan juga terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Situasi ini penting agar peran & tanggung jawab pemberi pinjaman dan peminjam jelas dan sesuai aturan yang berlaku. ‘Daripada kita pinjam ke keluarga’, tetangga atau tukang riba, terms & conditions-nya sering kali tidak jelas. Sementara apabila menyelang ke bank harus buka tabungan dan punya histori transaksi perbankan dahulu. ”

“Yang ingin kami lakukan, ” tambahan Natasha, “adalah meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan digital yang benar-benar bisa diakses dengan mudah secara digital dan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia di manapun mereka berada. ”

Sementara terkait UMKM, Natasha menyebutkan bila bisnis lending saat ini sangat dibutuhkan sebab mereka karena para pelaku UMKM banyak yang terkena dampak daripada pandemi COVID-19. Banyak di kurun mereka yang mengalami kekurangan simpanan usaha, kesulitan menggaji karyawan, mematok ancaman penutupan usaha.

Natasha menuturkan bahwa Ovo sangat terbuka bagi pelaku UMKM yang ingin meminjam dana untuk kelangsungan usaha mereka. Ovo sangat menanggung agar para pelaku UMKM bisa terus melanjutkan usaha mereka dan bisa naik kelas menjadi jalan yang lebih besar.

Lewat kerja sama dengan Taralite sejak tahun 2017, Ovo ingin menjawab kesulitan akses pembiayaan yang selama ini dialami oleh para pelaku UMKM, sehingga mereka akan mendapatkan layanan kredit yang lebih mudah diakses, transparan dan tentunya dapat membantu permodalan mereka.

“Sejak awal pandemi tersebut, kita fokus ke B2B (Business to Business) atau business lending. Oleh karenanya, kami sedang menggenjot pinjaman UMKM bekerjasama dengan Taralite dalam bentuk modal kerja & anjak piutang untuk membantu simpanan keuangan mereka tetap bisa terus berjalan. Itu salah satu layanan pinjam meminjam yang bisa awak berikan untuk para UMKM supaya mereka bisa segera bangkit balik. ”

Selain itu, salah satu cara lain yang dilakukan oleh Ovo untuk memajukan inklusi keuangan digital adalah secara banyak menjalin kerjasama dalam program-program pemerintah, seperti saat Ovo menjelma mitra pemerintah dalam menyalurkan dorongan Kartu Prakerja yang bilamana ini sudah berhasil menjangkau lebih sebab 1, 3 juta penerima khasiat.

Selain meningkatkan inklusi keuangan, dengan cara tersebut Ovo juga bisa melakukan edukasi pada masyarakat tentang keuangan digital. Sebab Ovo menyadari bila diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri keuangan guna menciptakan dan menggerakkan masyarakat non-tunai atau cashless society.

“Penyaluran insentif Kartu Prakerja secara digital membuat masyarakat semakin terbiasa dengan cara penggunaan dan fitur-fitur Ovo. Peran kami dalam meningkatkan inklusi keuangan semakin nyata dan dampaknya sudah sangat terasa di klub. Kedepannya, untuk memaksimalkan upaya itu, kami ingin lebih banyak berkontribusi menyukseskan program pemerintah dan BUMN, terlebih dengan situasi pandemi sekarang ini di mana banyak kalender yang membutuhkan infrastruktur digital, ” tutur Natasha.

Alumni Columbia University, Amerika Serikat itu menilai bahwa di saat pandemi ini, kebutuhan akan layanan keuangan digital benar-benar meningkat, sehingga Ovo dan penyedia layanan keuangan digital lainnya dituntut untuk terus beradaptasi dan memprioritaskan kecepatan, keamanan serta efisiensi dalam memenuhi kebutuhan bangsa.

Di sisi asing, pandemi ini merupakan kesempatan emas bagi Pemerintah untuk mendorong memungut keuangan digital guna mempercepat alterasi digital dan inklusi keuangan.

Menurutnya, peluang keuangan digital Indonesia sekarang hampir sama sesuai saat wabah virus SARS merebak di China 18 tahun suram. Pada saat itu, pemerintah China berhasil mengubah kebiasaan masyarakat mereka untuk beralih ke keuangan digital dalam aktivitas pembayaran mereka sehari-hari.

“Kami percaya peluang bagi industri tekfin di Nusantara sangat besar. Dengan adanya pandemi, banyak perubahan perilaku masyarakat yang terjadi akhirnya menciptakan gaya tumbuh baru, terutama pada saat berbelanja, di mana mereka mulai penuh berpindah ke transaksi digital. Kami yakin perubahan perilaku ini mau terus berkembang. Kesempatan ini yang dibidik oleh Ovo dan penyedia layanan keuangan digital di Indonesia. Kami ingin berkontribusi dalam mengganti perilaku pembayaran masyarakat dan memenuhi kebutuhan konsumen terhadap layanan keuangan yang mudah, aman dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan inklusi keuangan digital sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah, ” tutup Natasha.