Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Jakarta, Selular. ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) saat ini tengah berupaya mendapatkan tunggakan Rp428 Miliar dari PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI), atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) izin Pita Saluran Radio (IPFR) tahun Keempat (2019) dan Tahun Kelima (2020). Disamping itu kongsi yang memiliki merek dagang Net1 Indonesia diketahui masih tetap menggelar layanan komersilnya.

Merespon peristiwa itu, pengamat telekomunikasi sejak Institut Teknologi Bandung, Muhammad Ridwan Effendi menuturkan jika sudah seharusnya pelaku industri telekomunikasi memiliki keseriusan pada mengelar usahanya.

Baca juga:   Daya Merger dan Lelang Frekuensi, Membuat Operator Semakin Berpengaruh!  

“Perlu disadari industri telekomunikasi merupakan industri yang highly regulated dan cont intensive, jadi diperlukan keseriusan dalam mencari jalan. Kalau niatnya berusaha, cost yang timbul seperti BHP frekuensi seharusnya dibayar meskipun perusahaan belum untung sekalipun, ” tutur Ridwan kepada tim Selular , Selasa, (11/5) sore.

Kasus STI pun kini menjadi cerita terbaru dari kasus terhambatnya pembayaran BHP IPFR dengan berpotensi merugikan negara. Yang sebenarnya jika ditelisik kasus serupa pernah bergulir sebelumnya.

yang cukup menyorot perhatian ialah masa Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kemkominfo) memutuskan mencabut izin penggunaan frekuensi radio dua. 3GHz milik PT First Media Tbk dan PT Internux (selaku operator penyedia layanan internet 4G Bolt) lantaran belum melunasi pinjaman BHP.

Nasip serupa (pencabutan izin) pun tak dipungkiri dihadapi pula oleh STI. Yang dimana mereka untuk menyelenggarakan Net1 Indonesia yang mencakup wilayah rural dengan memanfaatkan ban frekuensi 450 MHz.

Baca juga:   Pengamat: Smartfren Dan Telkomsel Berpeluang Menjadi Operator 5G Pertama di Indonesia

Sungguh , yang dilakukan Kemkominfo sudah betul, harus bertemu dengan UU dan turunanya untuk terus dapat menodong utang tersebut. Dan dasar STI dalam hal itu masih bisa tetap mewujudkan layanan komersilnya selama persetujuan mereka belum di cabut, dan meskipun belum membayar hutang, ” ungkap Ridwan.

Kemkominfo di hal ini mengungkapkan, mematok kini STI belum membayar tunggakan BHP IPFR dengan jika ditotal tunggakan yang perlu dibayar kepada negeri mencapai Rp 428 miliar, dengan rincian tunggakan tarikh keempat (2019) yang jatuh tempo 30 November 2019 sejumlah Rp212. 970. 309. 964. Kemudian tunggakan tahun kelima (2020) yang jatuh waktu 30 November 2020, secara total tagihan sebesar Rp 215. 050. 238. 607.

Konsolidasi menjadi ideal

Tentunya setelah kasus ini terbenam, sepertinya menjadi penting untuk mengingat kembali peran penting konsolidasi antar operator.

Sebelumnya Kemkominfo kendati telah kembali menegaskan agar operator telekomunikasi untuk terus melakukan konsolidasi agar pabrik menjadi jauh lebih sehat.

Baca juga:   Lelang Frekuensi 2, 3 GHz Dihentikan, Rencana 5G Pantang Mundur 

Hal ini dikarenakan, jumlah operator telekomunikasi yang ada di Indonesia dinilai terlalu penuh, sehingga perlu dikerucutkan. Sekedar informasi saat ini setidaknya ada 7 operator seluler di Indonesia, Yakini PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. XL Axiata (XL), PT. Indosat (Indosat), PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria), PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Smartfren dan PT. Bakrie Telecom.

Tri Nusantara dan Indosat Ooredoo saat ini tengah berada ditahap kesepakatan rencana penggabungan bisnis ataupun merger. Dan belum sahih ujung ceritanya.

Ridwan menekankan idealnya benar ada analisis pasar dengan komperhensif untuk dijadikan roadmap dalam pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi kedepanya, “Dan memang penyelenggara jaringan selular idealnya hanya 4 pemain sekadar, ” tandasnya.